Rabu, 23 Januari 2019

PAJAK PENGHASILAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN & BADAN

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam, mulai dari Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Di bawah ini adalah beberapa jenis Pajak Penghasilan yang wajib Anda setorkan ke pemerintah. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21)

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Untuk membayar pajak ini, biasanya perusahaan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Setelah Anda memotong penghasilan karyawan dan menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah, Anda berkewajiban memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada karyawan Anda.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak ini dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang ekspor, impor, maupun re-impor atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah. Ketentuan PPh 22 lebih rumit dibanding PPh 21 atau PPh 23, karena pajak PPh 22 hanya dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, Pph 22 dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh 23 akan dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak pada saat terjadi transaksi antara dua pihak seperti, transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Di mana, pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak ini merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terurang menurut SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak, di mana pajak ini harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 26

Bagi Anda yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisanya kepada wajib pajak luar negeri, diwajibkan untuk memotong PPh 26. Berdasarkan aturan di Indonesia, pajak yang harus Anda potong dari wajib pajak luar negeri adalah senilai 20%, namun jika mengikuti Tax Treaty atau Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarifnya pun dapat berubah.

Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan. Pajak ini bisa terjadi ketika jumlah pajak terutang perusahaan dalam satu tahun lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor. Di mana, pajak ini harus dilunasi sebelum Anda menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ke kantor pajak, yaitu 30 April.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh ini biasa disebut PPh Final yang dikenakan pada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh ini berbeda untuk setiap jenis penghasilannya, misalnya untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, maka tarif pajaknya adalah 1%.

Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu seperti pelayaran dan penerbangan internasional, pengeboran, migas dan panas bumi, perusahaan asing, perusahaan asuransi luar negeri, dan perusahaan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

MENGENAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), TARIF, DAN CARA MENGHITUNGNYA

Selain Pajak Penghasilan, sebuah badan usaha juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada konsumen akhir. Sebagai PKP, Anda wajin untunk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Di mana, dalam perhitungan PPN ada 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produk. Sedangkan, PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua jenis usaha dikenakan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain), barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya), makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, uang, emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya, Lalu apa saja objek PPN?
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Di Indonesia, tarif pembayaran pajak PPN diatur oleh Undang-Undang Dasar No.42, Tahun 2009, pasal 7 yang menyebutkan bahwa.
  1. Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri.
  2. Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
  3. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.
Bagaimana Cara Menghitung PPN

Di bawah ini akan kami jelasakan bagaimana cara menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual.

Misalkan Bapak Budi menjual tunai Barang Kena Pajak Berupa Laptop seharga Rp10.000.000. Atas pembelian laptop tersebut, Pak Budi menerima Faktur Pajak Masukan sebesar Rp100.000. Kemudian, laptop tersebut dijual kembali dengan harga Rp12.000.000. Sekarang kita hitung berapa PPN yang didtetapkan Bapak Budi kepada pembeli laptop tersebut.

PPN dipungut = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

PPN dipungut = Rp12.000.000 x 10% = Rp1.200.000

Dan, mengetahui Kewajiban PPN yang disetor adalah dengan mengurangi PPN Dipungut dengan Kredit Pajak (FPM), yaitu

Rp1.200.000–Rp1.000.000 = Rp200.000


e-Faktur Pajak

Sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak, tempat di mana Anda dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa faktur pajak yang diterima merupakan e-faktur dan keterangan yang tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

PERBEDAAN PAJAK & RETRIBUSI YANG HARUS DIKETAHUI ANDA SEBAGAI PENGUSAHA

Kita sering mendengar istilah pajak maupun retribusi secara umum, namun tidak banyak yang mengetahui apa sebenarnya perbedaan dari pajak atau retribusi itu sendiri, beberapa orang bahkan mengira antara pajak dan retribusi itu sama. Lantas apa pengertian dari pajak atau retribusi itu? Apa perbedaannya? Mengapa kita harus membayar pajak atau retribusi? Apa manfaatnya bagi usaha kita? Mari kita pelajari melalui artikel di bawah ini.

Dasar Hukum

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara. Sedangkan retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.

Manfaat

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Sedangkan pembayaran retribusi bisa Anda rasakan langsung manfaatnya, seperti retribusi kebersihan (sampah), retribusi pengolahan limbah cair, dan lain sebagainya.

Objek & Sifat

Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sifat pajak menurut Undang-Undang pemungutannya dapat dipaksakan, dan bila tidak dibayar akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Sedangkan objek retribusi adalah perorangan atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat dapat dipaksakan kepada orang atau badan yang termasuk objek retribusi. 

Lembaga yang Menangani

Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

Tujuan

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak menurut Nurkse 1971 adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:
  1. Membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
  2. Mendorong tabungan dan menanam modal.
  3. Mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
  4. Memodifikasi pola investasi.
  5. Mengurangi ketimpangan ekonomi.
  6. Memobilisasi surplus ekonomi.
Sedangkan retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.

Pajak maupun retribusi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipahami dan ditaati pembayarannya oleh badan usaha yang terkena keharusan untuk membayarnya. Jika besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan bersifat tetap dan tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan usaha, maka tidak demikian dengan pajak.

Pajak yang harus dibayarkan bersifat fluktuatif. Besaran persentase pajak memang sama, tapi jumlah pajak yang harus dibayarkan akan sangat bergantung kepada besarnya pendapatan usaha.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Senin, 21 Januari 2019

BEBERAPA HAL YANG HARUS ANDA KETAHUI MENGENAI PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL)

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Namun, tahukah Anda? Ternyata, PPh dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sifat pungutannya, yaitu PPh Final dan PPh Tidak Final. Kedua sifat PPh ini memiliki perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi maupun badan. Di bawah ini akan kita bahas mengenai PPh Final.

PPh Final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan PPh, namun perlu dituliskan ke dalam formulir SPT Tahunan.

Penghasilan Kena Pajak PPh Final

Ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan PPh Final, yaitu penghasilan dari transaksi penjualan saham, penghasilan bunga deposito dan tabungam, penghasilan atas hadiah dan undian, penghasilan sewa atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan bunga atau diskonto obligasi di bursa efek, penghasilan atas jasa konstruksi, perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri, serta perusahaan penerbangan luar negeri, penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia, penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap, penghasilan perusahaan modal ventura, penghasilan atas transaksi derivatif, dan masih banyak lagi.

Pembayaran Pajak PPh Final

PPh Final yang dipotong pihak lain maupun Anda setorkan sendiri, bukanlah pembayaran pajak di muka atas PPh terutang, melainkan melunasi PPh terutang atas penghasilan yang termasuk ke dalam kategori penghasilan PPh Final. Karena itulah, jenis Pajak ini tidak akan dihitung kembali dan tidak dapat dikreditkan ke dalam SPT Tahunan. Di mana, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan.

Tarif PPh Final & Cara Menghitungnya

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, tarif PPh Final ditetapkan sebesar 1% dan hanya hanya dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet atau penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Di bawah ini akan kita berikan contoh perhitungannya. Bapak Rusdi memiliki bisnis online di Bulan Januari 2018 dengan penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000. Sehingga PPh Final yang harus dibayarkan Bapak Rusdi setiap bulannya adalah:

1% x Rp100.000.000 = Rp1.000.000

Pajak penghasilan final ini harus disetorkan tiap bulannya dan paling lambat disetor Tanggal 10 setiap bulannya. Sebagai wajib pajak, Anda juga harus melaporkan pajak penghasilan tersebut setiap tahunnya dengan formulir SPT Tahunan PPh.

Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai PPh Final yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di Indonesia. Saat ini, tarif PPh Final di Indonesia sudah revisi. Di mana, Presiden Joko Widodo, meminta Menteri Keuangan untuk membuat keputusan penurunan tarif PPh Final bagi UKM sebesar 0,5%. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak di Indonesia.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

STRATEGI PAJAK YANG DAPAT ANDA TERAPKAN DEMI PERKEMBANGAN BISNIS

Sebagai pengusaha yang baik, Anda haruslah taat membayar pajak. Untuk meringankan pembayaran pajak perusahaan, Anda harus merencanakan strategi dan manajemen pajak yang dapat membantu meningkatkan efisiensi kinerja karena berkurangnya beban pajak yang ditanggung. Manajemen perencanaan pajak adalah proses merakayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak yang harus dibayar berada dalam jumlah minimal, namun masih dalam regulasi perpajakan pemerintah. Bagaimana strategi pajak yang bisa Anda lakukan untuk mengelola pajak untuk kelangsungan bisnis? Temukan strateginya di bawah ini.

Tax Saving

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah, misalnya perusahaan Anda memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp100 juta, Anda dapat melakukan perubahan pemberian natura (berupa barang, seperti sembako, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dengan begitu, Anda bisa menghemat pajak antara 5%-25% atas penghasilan karyawan hingga Rp200juta.

Tax Avoidance

Upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, seperti perusahaan yang masih mengalami kerugian, mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura. Di mana, natura bukanlah merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Hindari Pelanggaran atas Regulasi Perpajakan

Strategi yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah memahami dengan jelas peraturan dan regulasi pajak yang berlaku di Indonesia untuk menghindari risiko terjadinya sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi (denda, bunga, atau kenaikan pajak) maupun pidana atau kurungan. Anda juga bisa menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan dengan penundaan pembayaran PPN. Bagaimana caranya? Anda bisa menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. 

Optimalkan Kredit Pajak

Banyak pengusaha yang tidak mengetahuin informasi mengenai pembayaran pajak yang bisa dicicil atau dikreditkan, seperti PPh Pasal 22 atas pembelian solar atau impor dan fiskal luar negeri atas pejalanan dinas pegawai. Mengoptimalkan kebijakan ini adalah salah satu strategi yang bisa Anda lakukan untuk meringankan pembayaran pajak perusahaan.

Prioritaskan Keseimbangan Pajak

Sejak awal menjalankan bisnis, Anda harus menempatkan keseimbangan pajak sebagai prioritas utama perusahaan. Secara tradisional, perencanaan pajak dapat membuat Anda harus mempercepat kredit saat menunda pendapatan. Di mana, mayoritas orang membayar pajak melalui cash atau tunai, yang artinya mereka harus mengurangi pengeluaran ketika pengeluaran tersebut dibayar, dan mereka juga harus menyebutkan angka pendapatan ketika pembayaran diterima. Dengan begitu, pendapatan akan meningkatkan posisi pajak tahunan bisnis Anda.

Tabungan Biaya Pensiun

Strategi lain yang bisa Anda gunakan untuk melindungi pendapatan Anda agar tidak terkena pajak adalah membuat tabungan pensiun. Anda bisa mulai dengan menyusun rencana pensiun sejak sekarang dengan mengamil keuntungan dari regulasi penangguhan pajak untuk memaksimalkan simapanan pajak saat ini dan simpanan pensiun di masa datang. Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus berkonsulutasi langsung dengan ahli profesional yang dapat membantu Anda menyeimbangkan kondisi finansial pribadi dan bisnis Anda.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 23 YANG HARUS ANDA KETAHUI

Sebagai seorang pengusaha, membayar pajak adalah suatu kewajiban. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak membagi pajak penghasilan menjadi dua yaitu, PPh 21 dan PPh 23. Di mana, keduanya masih berhubungan dengan penghasilan karyawan. Lalu, apakah Anda tahu apa perbedaan PPh 21 dan PPh 23? Pelajari lebih lanjut mengenai keduanya di bawah ini.

Pengertian PPh 21 & PPh 23

PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan, dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh 23 ditujukan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan.

Konsep PPh 21 & PPh 23

Menurut Undang-Undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada WP Pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh Pasal 21. Sedangkan, jika transaksi jasa dibayarkan kepada WP Badan dalam negeri, maka termasuk objek PPh Pasal 23. Contoh subjek pajak WP Pribadi adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, sedangkan WP Badan adalah supplier atau vendor yang menjual jasanya kepada Anda sebagai pengusaha. 

Tarif Pajak

Tarif pajak PPh 21 dan PPh 23 pun berbeda. Di mana, bagi karyawan dengan penghasilan sampai Rp50 juta per tahun, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 5%, penghasilan Rp50-Rp250 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 15%, penghasilan 250-500 juta per tahun akan dikenakan pajak 25%, dan penghasilan di atas Rp500 juta per tahun akan dikenakan pajak 30%.

Sedangkan tarif PPh 23 diberlakukan atas nilai DPP (Dasar Pengenaa Pajak) atau jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri. Di bawah ini adalah beberapa tarif PPh 23 yang berlaku.
  1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen (pembagian dividen orang pribadi dikenakan pajak final yaitu 1%), dan hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
  2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah atau bangunan)
  3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
  4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015
Pelaporan Pajak

Meski dipotong tiap bulan oleh perusahaan, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dilaporkan setiap tahunnya, dengan batas pelaporan maksimal akhir bulan Maret tiap tahun. Misalnya pelaporan PPh 21 untuk penghasilan Tahun 2017, maka setelah mendapatkan bukti potong, karyawan harus segera melaporkannya maksimal Bulan Maret Tahun 2018 dengan mengisi SPT PPh 21. Sedangkan untuk PPh 23, harus dilaporkan tiap bulannya oleh pihak pemotong dengan cara mengsisi SPT Masa PPh Pasal 23, dan paling lambat dilaporkan setiap Tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh 23.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

MENGENAL PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN PENGUSAHA BISNIS PROPERTI

Setiap transaksi yang terjadi di bidang bisnis properti akan dikenakan pajak. Terdapat dua komponen dalam satu transaksi jual-beli properti, yaitu subjek dan objek pajak. Subjek pajak terdiri dari penjual dan pembeli, sementara objek pajak adalah properti itu sendiri. Penjual atau pemilik bisnis properti dikenakan pajak karena menerima penghasilan berupa uang dari perpindahan hak yang terjadi (transaksi jual-beli), sementara pembeli dikenakan pajak karena menerima barang atau menerima hak.

Jadi, secara mudah dapat dipahami bahwa saat Anda sebagai pengusaha properti menerima penghasilan, maka Anda harus membayar pajak ke Negara, begitu juga ketika Anda menerima barang Anda pun diwajibkan membayar pajak ke Negara. Di bawah ini adalah beberapa pajak yang dibebankan kepada pengusaha properti.

Pajak Penghasilan (PPh) Final

Disebut juga Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pengalihan Hak Atas Tanah & Bangunan adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Besarnya PPh adalah 2,5% dari Nilai Peralihan/Nilai Transaksi.

Contoh:

Sebuah rumah tipe 250/200 ditransaksikan dengan harga Rp3 miliar dengan demikian penjual atau pemilik bisnis properti dikenakan PPh final sebesar 2,5% x Rp3 miliar = Rp75 juta.

Pajak Bumi Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Besarnya nilai PBB tergantung lokasi, bisa dilihat di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Di mana dalam SPPT tercantum besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besarnya PBB yang harus dibayar. Di mana pembayaran PBB dilakukan tiap tahun.

Contoh

– Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) = 2.049.175.000

– NJOP Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) = 15.000.000

– NJOP untuk perhitungan PBB = 2.030.175.000

– Maka PBB yang terhutang adalah 0.2% x 2.030.175.000 = 4.060.350

Bisa dilihat bahwa jika memiliki properti dengan nilai NJOP sebesar 2.049.175.000 maka kewajiban membayar PBB per-tahun hanyalah Rp4.060.350. Nilai ini tentu sangat kecil jika dibanding nilai objek pajak sesungguhnya. Karena nilai properti sebenarnya pada umumnya lebih tinggi dari NJOP.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

KETAHUI TENTANG KLAIM BIAYA PERJALANAN BISNIS UNTUK PENGURANGAN PAJAK BISNIS

Biaya perjalanan bisnis adalah salah satu pengeluaran paling umum yang terkait dengan bisnis. Baik itu pertemuan klien, konferensi atau pertemuan, bepergian untuk bekerja terjadi secara teratur di sebagian besar perusahaan. Namun tahukah Anda, biaya perjalanan bisnis bisa diklaim perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang Anda bayarkan? Berikut adalah panduan singkat tentang biaya perjalanan bisnis yang diperbolehkan untuk diklaim dan harus terdokumentasi dengan baik.

Siapa yang Dapat Melakukan Perjalanan Bisnis dan Klaim Biaya?

Biaya perjalanan bisnis terkait dengan karyawan dan pedagang tunggal yang tidak mempekerjakan siapa pun. Aturan untuk mengklaim biaya pengurangan pajak sebenarnya sama. Bisnis yang mempekerjakan karyawan mengumpulkan dokumen terkait pengeluaran mereka, seperti tanda terima biaya taksi dan mengganti pengeluaran mereka. Dokumen-dokumen ini kemudian dicatat dalam buku akuntansi untuk dipergunakan sebagai bukti mengurangi tagihan pajak perusahaan.

Sedangkan bagi pemilik bisnis tunggal, klaim biaya perjalanan bisnis bisa langsung dilakukan dan dicatatkan secara langsung dengan mengumpulkan tanda terima, tiket, dan bukti lain untuk dimasukkan dalam catatan akuntansi dan mengurangi tagihan pajak perusahaan.

Waspadai Penipuan Klaim biaya Perjalanan

Biaya perjalanan bisnis dapat menjadi rebutan antara otoritas pajak dan bisnis terutama karena fakta bahwa banyak perjalanan terjadi hanya untuk bersantai dan kemudian diklaim dengan curang. Ketika tujuan utama atau satu-satunya dari perjalanan itu bersifat pribadi, seperti liburan, maka klaim biaya-biaya ini tidak diizinkan sebagai biaya bisnis. Sedangkan, ketika sebuah perjalanan memiliki tujuan ganda, yaitu untuk waktu luang dan bekerja, Anda hanya dapat mengklaim biaya-biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk tujuan bisnis. Namun, terkadang sulit untuk menarik garis antara apa yang bersifat pribadi dan apa yang terkait dengan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan kejujuran dan bukti otentik untuk menunjukkan bahwa biaya tersebut memang untuk tujuan bisnis agar terhindar dari kecurigaan auditor pajak.

Dokumentasi yang Dibutuhkan untuk Melakukan Klaim

Dalam semua kasus klaim biaya perjalanan, bisnis harus siap untuk menyajikan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perjalanan yang telah dilakukan benar-benar terkait dengan pekerjaan dan terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dibutuhkan:
  1. Tanda terima, faktur, atau tiket.
  2. Rekening saat ini atau laporan rekening kartu kredit yang menunjukkan lokasi di mana uang itu benar-benar ditransfer atau dibayar.
  3. Tiket konferensi, ijazah pelatihan, dan materi pendidikan lainnya.
  4. Bukti lain yang menunjukkan bahwa hubungan bisnis ada dan bahwa pertemuan bisnis benar-benar terjadi.
Biaya Perjalanan yang Dapat di Klaim

Berikut beberapa jenis biaya perjalanan yang dapat diklaim sebagai biaya perjalanan bisnis.

a. Transportasi
Semua pengeluaran yang terkait dengan modal transportasi yang dipilih adalah biaya yang diijinkan, termasuk transportasi umum (seperti tiket bus, dan metro), jarak tempuh mobil (ini dapat didasarkan pada ekuivalen per-mil), dan tiket pesawat. Anda perlu memastikan bahwa kuitansi atau tiket dikumpulkan, dan kemudian mencatatnya dalam sistem akuntansi (jika Anda melakukan akun sendiri), atau meneruskannya ke akuntan.

b. Akomodasi
Pengeluaran yang Anda atau karyawan Anda habiskan untuk hotel atau akomodasi sewaan lainnya, juga merupakan biaya yang diperbolehkan. Anda harus dapat membuktikan bahwa apapun yang Anda belanjakan semata-mata untuk tujuan bisnis, jadi itu adalah perjalanan jauh dari area tempat bisnis Anda berada dan bahwa ada alasan untuk perjalanan bisnis, misalnya pertemuan klien.

c. Makanan dan minuman
Subsistensi adalah definisi pajak pembelian yang terkait dengan makanan dan minuman (serta biaya tol atau parkir). Pemilik bisnis tidak diizinkan mengklaim biaya ini jika tidak sepenuhnya dan secara eksklusif terkait dengan perdagangan. Namun, tidak apa-apa untuk mengklaim biaya subsistensi jika Anda jauh dari area tempat Anda biasanya menjalankan bisnis untuk jangka waktu lebih dari 24 jam dan dapat membuktikan secara valid bahwa biaya tersebut terkait dengan proses perdagangan maupun keperluan kerja lainnya.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Minggu, 20 Januari 2019

5 TIPS MUDAH MELAKUKAN AUDIT DI PERUSAHAAN DAGANG

Audit adalah suatu pemeriksaan yang bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit penting dilakukan di setiap perusahaan, salah satunya perusahaan dagang. Audit dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya selisih, kehilangan, mangantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, dan memastikan bahwa setiap prosedur telah dilakukan sesuai standar perusahaan.

Dengan melakukan audit, Anda juga lebih mudah untuk mengetahui kondisi persediaan barang, mana persediaan yang bergerak lambat (slow moving), persediaan yang telah usang atau tidak tren (obsulute), dan persediaan yang rusak (defective). Untuk memudahkan proses audit, cobalah ikuti beberapa tips berikut ini.

Melakukan Stock Opname

Stock opname adalah kegiatan penghitungan fisik persediaan. Di mana hasil yang didapat akan dicocokan dalam pembukuan. Stock opname biasanya dilakukan di gudang perusahaan, namun implementasinya stock opname dilakukan tergantung barang yang disimpan. Jika barang dapat dihitung secara fisik, stock opname bisa dilakukan, tapi jika tidak bisa, Anda cukup mengirim konfirmasi. 

Observasi atas Stock Opname

Setelah melakukan stock opname, cobalah lakukan observasi dari hasil penghitungan yang telah Anda lakukan. Untuk final check persediaan, Anda bisa melakukan akurasi matematika (penjumlahan dan perkalian). Coba cocokan quantity per book dengan kartu persediaan dan cocokan quantity per count dengan count sheet yang Anda miliki. Sebelum mengirim konfirmasi persediaan consignment out, cobalah cocokan total value dengan buku besar persediaan.

Meninjau Ulang Persediaan

Di tahap ini, cobalah lihat bagaimana keadaan persediaan barang yang Anda miliki dan bandingkan dengan persediaan sebelum audit. Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian, serta cari tahu apakah ada barang-barang yang slow moving, defective, obsolute, atau hilang? Dalam proses ini, Anda juga harus memeriksa apakah ada persediaan yang menjadi jaminan atas utang kepada bank maupun pihak lainnya. Jika ini terjadi Anda harus segera mengambil tindakan dengan cepat untuk menghindari kerugian pada perusahaan.

Menyusun Laporan Hasil Stock Opname

Setelah melakukan semua hal di atas, kini saatnya Anda menyusun laporan dari hasil audit tersebut. Berdasarkan data yang Anda dapatkan, Anda dapat mengetahui apakah ada barang yang jumlahnya tidak sesuai dengan pembukuan, apakah ada barang yang sudah tidak layak jual, barang mana yang masih bisa dipakai, dan lain sebagainya. Saat melakukan audit, Anda harus menuliskan seluruh informasi dari hasil temuan Anda dalam laporan khusus. Dalam laporan ini, Anda juga bisa menuliskan saran, masukan, ataupun solusi untuk kepentingan perbaikan kedepannya.

Menyesuaikan Persediaan

Dengan hasil laporan stock opname yang tersusun dengan rapi, Anda dapat lebih mudah melihat kondisi persediaan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai masukan dalam laporan. Misalnya, Anda harus segera menghubungi pihak ketiga untuk melakukan pemesanan terhadap barang yang memiliki permintaan tinggi. Atau Anda harus menarik barang-barang tertentu karena kualitasnya sudah tidak layak jual. Di tahap ini, Anda harus melakukan penyesuaian berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan perusahaan.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

PERSIAPAN DAN TAHAPAN YANG HARUS ANDA IKUTI DALAM MELAKUKAN AUDIT PERUSAHAAN

Salah satu hal yang membuat sebuah perusahaan dapat dikatakan sukses adalah kondisi keuangannya. Mengatur keuangan perusahaan tak hanya terbatas pada akuntansi saja. Untuk tahap pemeriksaan yang lebih kompleks, perlu dilakukan audit perusahaan. Adanya proses audit perusahaan ini akan membuat penilaian tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan lebih transparan. Karena melibatkan pihak luar yang akan memberi penilaian secara objektif. Sebelum melakukan proses audit, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan.

Data yang Dibutuhkan untuk Persiapan Proses Audit

Bagi perusahaan atau instansi yang ingin melakukan audit, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh perusahaan sebelum diaudit yaitu:

a. Permanent File
  • Salinan Akte Pendirian Perusahaan termasuk seluruh perubahannya (jika ada perubahan);
  • Struktur Organisasi dan Job Description beserta Fotokopi SK Pengangkatan Direksi untuk masa jabatan yang termasuk di tahun Perusahaan akan diaudit;
  • Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  • Salinan Surat Keterangan Terdaftar NPWP dan PKP beserta kartu NPWP;
  • Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan;
  • Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
  • Salinan Perjanjian – kontrak pekerjaan konstruksi dan distribusi serta sewa tahun;
  • Kontrak/Surat-surat perjanjian penting lainnya;
  • Perkiraan (Chart of Accounts);
  • Salinan Standar Operasional Prosedur Perusahaan (SOP) dan Pedoman Akuntansi.
b. Current File
  • Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta Arus Kas untuk tahun buku periode Januari 20XX sampai dengan Desember 20XX;
  • Neraca Percobaan (Trial Balance);
  • Buku besar masing-masing perkiraan untuk periode-periode di atas;
  • Bukti-bukti transaksi untuk periode-periode di atas, berupa voucher beserta bukti pendukungnya;
  • Rekening Koran Bank untuk periode-periode di atas;
  • Daftar rekonsiliasi bank;
  • Daftar Aktiva Tetap per periode-periode di atas serta perhitungan penyusutannya selama periode-periode tersebut dengan disertakan fotokopi bukti kepemilikannya;
  • Daftar Piutang per periode-periode di atas beserta alamat debiturnya dan umur piutangnya (aging schedule)
  • Daftar Utang per periode-periode di atas beserta alamat krediturnya;
  • Dokumen-dokumen perpajakan (PPh 21) selama periode-periode di atas (SSP, SPT Masa dan SPT Tahunan);
  • Dokumen-dokumen perpajakan (PPh 23 dan PPh 26) selama periode-periode di atas (SSP, SPT Masa, SPT Tahunan);
  • Dokumen-dokumen perpajakan (PPN) selama periode-periode di atas (SSP, SPT Masa, SPT Tahunan);
  • Perincian Pendapatan untuk periode-periode di atas;
  • Perincian Pendapatan dan Biaya Lain-lain dan Pendapatan/Biaya Luar Biasa untuk periode-periode di atas;
  • Perincian Pendapatan/ Biaya yang masih harus dibayar/ akan diterima;
  • Laporan Hasil Audit bagian Pengawas Internal tahun buku 20XX (jika ada).
Selain data yang diminta dilengkapi, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap data berupa rincian harus sinkron dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan karena itu akan berdampak pada opini yang akan diberikan oleh auditor.

4 Tahap Audit yang Harus Anda Ikuti

a. Tahap Perencanaan
Ini adalah langkah awal dalam proses audit. Di tahap perencanaan, seorang auditor akan mempelajari perusahaan yang akan diaudit, mulai dari sumber daya, di bidang apa perusahaan tersebut bergerak, dan seluruh aktivitas perusahaan. Dari situ, seorang auditor bisa menentukan jenis audit apa yang akan dipilihnya. Selain itu, auditor juga akan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul dalam proses audit. Sebelum melangkah ke proses selanjutnya, seorang audit perlu meminta persetujuan dari pihak perusahaan.

b. Tahap Analisa dan Observasi
Setelah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan, auditor akan mulai menguji semua informasi dan data yang diperolehnya di lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam melakukan proses ini, harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang auditor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengujian data dan informasi yang ada bersifat objektif serta tepat sasaran. Di tahap ini pula seorang auditor akan melakukan pemetaan tentang masalah yang mungkin muncul dari proses observasi tersebut, yang mana semua ini dikaitkan dengan informasi yang ia dapat sebelumnya dan juga pihak-pihak luar yang sekiranya terlibat dalam proses pendanaan perusahaan.

c. Mendapatkan Hasil
Setelah melakukan observasi dan segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, kini saatnya auditor memeriksa risiko material dari perusahaan. Auditor akan menganalisis hasil yang didapatnya dari lapangan. Dari sini akan terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya, auditor akan mengklarifikasi ulang. Jika perusahaan yang diaudit adalah perusahaan besar, maka seorang auditor saja tidak cukup. Harus berupa tim karena semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula risiko penyimpangan keuangan. Sebelum mengambil kesimpulan, seorang auditor akan mencocokkan hasilnya dengan auditor yang lain. Jika auditor lainnya juga menemukan kesalahan keuangan yang sama, maka dipastikan ada yang tidak beres dengan kondisi keuangan perusahaan. Untuk itu, tim auditor akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara lebih mendalam.

d. Menyusun Hasil Evaluasi
Setelah semua di cek dan mendapat kesimpulan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh auditor adalah menyusun hasil evaluasi berupa laporan. Laporan ini akan diserahkan ke pihak perusahaan yang menunjuk auditor tersebut. Di dalam laporan tersebut, auditor juga harus menulis rekomendasi perkembangan yang mungkin bisa dicapai. Ini adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, karena sebuah proses audit membutuhkan banyak persiapan terkait semua data keuangan perusahaan, maka alangkah baiknya jika sejak awal usaha, pihak perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang baik dan benar.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

MENGENAL TUJUAN & TAHAPAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN YANG HARUS ANDA LALUI

Mengapa montir memeriksa mobil yang dibawa ke bengkel? Agar mengetahui ban mana yang bocor atau mesin mana yang rusak. Mengapa Anda pergi ke dokter jika sakit? Jawabnya yakni agar mengetahui kondisi kesehatannya, dan masih banyak lagi kondisi-kondisi seperti demikian.

Layaknya kondisi seperti yang dicontohkan, laporan keuangan juga butuh audit untuk mengetahui kondisi perusahaannya. Laporan keuangan yang diaudit akan memberikan informasi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak. Audit merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Audit dilakukan oleh akuntansi publik sebagai pihak yang independen.

Definisi Audit

Menurut Arens (2003), audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Laporan keuangan suatu perusahaan wajib diaudit. Terlebih jika perusahaan Anda merupakan perusahaan yang go public. Apabila laporan keuangan tidak diaudit, mungkin laporan keuangan tersebut mengandung banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, laporan keuangan yang belum atau tidak diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh stakeholder.

Tujuan Audit Laporan Keuangan

Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada empat macam, yatui:
  1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  2. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), artinya laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
  3. Tidak Wajar (Adversed), artinya laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut.
  4. Tidak Memberikan Pendapatan (Disclaimer), artinya laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup.
Tahapan Audit Laporan Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa audit merupakan suatu kegiatan yang tersistematis sehingga untuk melakukan audit, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Adapun tahapan-tahapan audit laporan keuangan sebagai berikut:

a. Penerimaan Perikatan Audit
Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal audit maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Bentuk perikatan ini dalam bentuk surat perikatan audit.

Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskannya auditor juga mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Jadi dalam menentukan untuk menerima audit atau tidak memerlukan pertimbangan yang banyak bukan semata-mata mendapatkan klien saja.

b. Perencanaan Proses Audit
Tahap selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Nanti pada prakteknya tidaklah sesingkat hal tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut memiliki hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi. Sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat.

c. Pelaksanaan Pengujian Audit
Setelah membuat perencanaan audit maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Singkatnya pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan.

d. Pelaporan Audit
Tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Jika tidak maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

4 JENIS OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN YANG WAJIB ANDA KETAHUI

Laporan keuangan merupakan dokumen atau catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagi orang akuntansi, laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat umum. Namun, ada beberapa orang pengguna tidak mengerti tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan atau penerjemahan dari seorang ahli agar orang-orang mengerti tentang laporan keuangan. Penerjemahan atau penjelasan inilah yang dikenal dengan opini audit.

Sebelum membahas lebih jauh tentang jenis-jenis opini audit. Ada baiknya kita mengetahui pengertian audit. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada stakeholdermaka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik atau auditor. Bahkan untuk perusahaan yang go public, audit laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan.

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini audit terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)


Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut:
  1. Laporan keuangan lengkap
  2. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap
  3. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
  4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten
  5. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (going concern)

Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (modified unqualified opinion) ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini, apabila terjadi seperti:
  1. Ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan / entitas.
  2. Kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan.
  3. Auditor ingin menekankan suatu hal.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)


Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:
  1. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
  2. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif.
Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)


Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion)


Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Itulah jenis-jenis opini audit. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk bisnis atau perusahaan Anda, seperti meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan transparansi, dan efisien. Untuk itu, Anda perlu membuat laporan keuangan dengan tepat, baik, dan benar sehingga dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

4 KEGUNAAN KURS PAJAK BAGI TRANSAKSI BISNIS ANDA!

Kurs Pajak merupakan nilai kurs atau mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan transaksi perpajakan di Indonesia. Transaksi perpajakan tersebut secara khusus adalah pelunasan Bea Masuk (Impor), Bea Keluar (Ekspor), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Utamanya, Kurs Pajak digunakan oleh perusahaan atau perorangan yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang di mana terdapat perbedaan kurs dari berbagai negara dan nilai Kurs Pajak akan mengonversi nilai tersebut ke mata uang rupiah. Perusahaan atau bisnis perorangan menggunakan Kurs Pajak untuk kepentingan pelaporan pajak mereka. Dan Kurs Pajak ditetapkan langsung oleh Kementerian Keuangan (KMK) setiap 1 Minggu sekali. Jadi, Kurs Pajak akan selalu berubah-berubah tergantung khususnya perubahan nilai mata uang dollar Amerika (USD) yang dijadikan sebagai acuan utama. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis transaksi perpajakan yang sudah disebutkan sebelumnya:

Bea Masuk


Bea Masuk adalah pungutan yang diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah terhadap berbagai jenis barang impor yang masuk ke Indonesia. Tarif Bea Masuk diatur langsung oleh KMK dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Umumnya, tarif flat untuk Bea Masuk adalah 7,5%. Tarif Bea Masuk ini nantinya harus dikalikan oleh Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM). NDPMB tersebut adalah:

Harga Barang (Cost) + Nilai Asuransi (Insurance) + Ongkos Kirim (Freight)

Jadi, perhitungan Bea Masuknya adalah:

NDPMB (yang sudah disesuaikan dengan nilai kurs pajak yang berlaku) x Tarif Bea Masuk

Sebagai catatan, kesemua komponen NDPBM harus sesuai dengan Kurs Pajak yang berlaku. Sebagai tambahan, perusahaan atau bisnis yang melakukan impor barang tidak sampai dalam perhitungan Bea Masuk saja. Barang impor tersebut juga harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 Impor), dan PPnBM. Khusus Pajak Pertambahan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan terhadap barang impor yang termasuk dalam kategori barang mewah sesuai ketetapan peraturan PPnBM itu sendiri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM)


PPN adalah pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau badan yang melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak. Sedangkan PPnBM memiliki definisi yang sama dengan PPN, hanya saja terdapat perbedaan pada Objek Pajak dan tarifnya. Yang di mana Objek Pajak dari PPnBM cenderung berupa barang-barang mewah. Jenis pembayaran pajak ini wajib disetor dan dilaporkan tiap akhir bulan kepada negara oleh penjual sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pada umumnya, tarif PPN yang dikenakan adalah 10%. Namun nilai tarif tersebut bisa saja berubah senilai minimal 5% dan maksimal 15% sesuai term dan kondisi dari Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Sedangkan untuk tarif PPnBM adalah minimal 10% dan maksimal 20% sesuai jenis barang yang juga diatur oleh PP.

Pada dasarnya, formulasi untuk menghitung PPN atau PPnBM adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan tarif yang berlaku. Namun khusus perhitungan PPN atau PPnBM dalam rangka impor barang adalah:

NDPM + Bea Masuk + 10%

Tarif PPN dan PPnBM untuk ekspor barang atau jasa adalah 0% atau dengan kata lain tidak dikenakan sama sekali.

Pajak Penghasilan (PPh)


PPh adalah pungutan yang dibebankan kepada Subjek Pajak yang berupa perorangan atau badan yang atas penghasilan yang didapat. Subjek pajak akan menghitung, menyetor, dan melapor PPh atas Objek Pajak sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008. Dalam rangka impor barang atau jasa, formulasi PPh-nya adalah:

NDPM + Bea Masuk + 7,5%

Bea Keluar


Bea Keluar adalah pungutan yang dibebankan oleh negara pada barang-barang ekspor berdasarkan Undang-Undang Pabean. Biasanya, Bea Keluar dikenakan pada jenis barang yang berupa Sumber Daya Alam yang dimiliki dan menjadi kebutuhan negara. Dan barang yang dikenakan Bea Keluar biasanya cenderung berupa produk mentah atau setengah jadi. Secara umum, formulasi perhitungan Bea Keluar adalah:

Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor per satuan barang x kuantitas barang x Nilai tukar mata uang atau nilai Kurs Pajak

Anda sebagai pebisnis atau pemilik perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli antar negara (impor-ekspor) tentu harus selalu update mengenai nilai Kurs Pajak. Karena selain sebagai dasar perhitungan perpajakan, Kurs Pajak juga bisa dijadikan indikator dalam membuat keputusan transaksi perdagangan internasional Anda. Ditambah lagi, Anda juga harus memasukkan data informasi pajak yang dikenakan atas Objek Pajak yang diperjual-belikan.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Postingan Populer