Senin, 28 Desember 2020

LIMA PERUSAHAAN DIGITAL ASING BELUM SETOR PPN, INI KATA DITJEN PAJAK



JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada lima perusahaan digital asing yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN). 

Sri Mulyani mengatakan, hingga 23 Desember 2020 setoran PPN subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baru mencapai Rp 616 miliar.

“Ini belum semuanya. Kami tahu ada lima yang lain (SPLN) yang nanti akan kami kumpulkan sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pekan lalu.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama memastikan lima perusahaan digital asing tersebut akan menyetor PPN atas transaksinya yang dapat dari Indonesia.

“Untuk yang lima belum setor, ini sedang dikomunikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badora, umumnya masalah teknis saja, mereka pasti akan setor juga,” jelas dia kepada Kontan.co.id, Senin (28/12). 

Kendati demikian, Yoga enggan menyebut nama lima SPLN yang dikatakan belum melakukan kewajiban perpajakannya.

Yoga menambahkan, pajak senilai Rp 616 miliar itu terdiri setoran PPN kumulatif atas pemungutan yang pertama kali dilakukan pada bulan Agustus. 

Di mana, selama bulan Agustus ada sebesar Rp 97 miliar dari enam perusahaan digital, sedangkan pada bulan September sebesar Rp 197 miliar oleh enam belas perusahaan digital, dan bulan Oktober sebesar Rp 322 miliar oleh 23 perusahaan asing. 

Sehingga, total sampai saat ini ada dua puluh delapan perusahaan digital yang sudah ditunjuk dalam tiga gelombang pada Agustus-Oktober 2020. Ke depan, Yoga yakin penerimaan PPN dari PMSE akan terus menggeliat. 

“Untuk tahun depan, sejalan dengan penambahan jumlah PMSE yang ditunjuk, maka nilainya akan semakin besar. Kita lihat saja nanti,” pungkas Yoga.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

KEMENKEU BIDIK KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK 2,5% PADA 2021



JAKARTA. Pemerintah menargetkan tahun depan, penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun, tumbuh 2,5% year on year (yoy). Untuk bisa mencapai target tersebut, kenaikan harga minyak bumi dan gas alam (migas) serta pemulihan aktivitas ekonomi jadi jaminannya.

Alhasil, pemerintah menargetkan pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 45,76 triliun. Angka tersebut naik 30,4% dari outlook penerimaan pajak tahun ini yang hanya Rp 31,85 triliun.

Secara rinci, penerimaan PPh minyak bumi tahun depan ditetapkan naik 30,6% dari Rp 14,6 triliun menjadi Rp 21,06 triliun. Sementara untuk PPh gas bumi sebesar Rp 24,7 triliun naik 30,4% dibandingkan target tahun ini senilai Rp 17,19 triliun.

Sementara target penerimaan PPN & PPnBM pada 2021 diperkirakan mencapai Rp 518,54 triliun, tumbuh 2,12% yoy. Untuk PPN dalam negeri ditargetkan sebesar Rp 334,47 triliun naik 1,3% yoy dan PPN impor senilai Rp 171,5 triliun naik 5,06% secara tahunan.

Adapun postur penerimaan pajak itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, seiring dengan mulai pulihnya harga migas di tahun depan maka target PPh migas pun disesuaikan kembali oleh otoritas.

Dalam APBN 2021 harga minyak mentah diasumsikan berada di kisaran US$ 45 per barel, naik dari proyeksi harga di tahun ini yang berkisar US$ 35 hingga US$ 40 per barel. Sementara pada 2021 lifting minyak dan gas bumi tahun depan diprediksi stagnan di kisaran 705.000 barel per hari dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Yoga menekankan, kenaikan target penerimaan PPh migas pada 2021 yang mencapai 30,4% yoy itu juga didasari oleh pencapaian di tahun ini. Setelah harga minyak di kuartal I-2020 dan kuartal II-2020 terpukul bahkan sempat menyentuh harga negatif, saat ini harga minyak mulai membaik di level US$ 50 per barel.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

BEGINI KATA DITJEN PAJAK TERKAIT LIMA PERUSAHAAN DIGITAL ASING YANG BELUM SETOR PPN


JAKARTA
. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan bahwa ada lima perusahaan digital asing yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN). 

Sri Mulyani pun menyebut, hingga 23 Desember 2020 setoran PPN subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baru mencapai Rp 616 miliar.

“Ini belum semuanya. Kami tahu ada lima yang lain (SPLN) yang nanti akan kami kumpulkan sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pekan lalu.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama memastikan lima perusahaan digital asing tersebut akan menyetor PPN atas transaksinya yang dapat dari Indonesia.

“Untuk yang lima belum setor, ini sedang dikomunikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badora, umumnya masalah teknis saja, mereka pasti akan setor juga,” jelas dia kepada Kontan.co.id, Senin (28/12). 

Kendati demikian, Yoga enggan menyebut nama lima SPLN yang dikatakan belum melakukan kewajiban perpajakannya.

Yoga menambahkan, pajak senilai Rp 616 miliar itu terdiri setoran PPN kumulatif atas pemungutan yang pertama kali dilakukan pada bulan Agustus. 

Di mana, selama bulan Agustus ada sebesar Rp 97 miliar dari enam perusahaan digital, sedangkan pada bulan September sebesar Rp 197 miliar oleh enam belas perusahaan digital, dan bulan Oktober sebesar Rp 322 miliar oleh 23 perusahaan asing. 

Sehingga, total sampai saat ini ada dua puluh delapan perusahaan digital yang sudah ditunjuk dalam tiga gelombang pada Agustus-Oktober 2020. Ke depan, Yoga yakin penerimaan PPN dari PMSE akan terus menggeliat. 

“Untuk tahun depan, sejalan dengan penambahan jumlah PMSE yang ditunjuk, maka nilainya akan semakin besar. Kita lihat saja nanti,” pungkas Yoga.

Sumber : KONTAN.CO.ID

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

INI PENYEBAB PENERIMAAN PAJAK KORPORASI PROYEKSI TURUN 4,24% DI TAHUN 2021


JAKARTA
. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan pada 2021 sebesar Rp 215 triliun. Target tersebut turun 4,24% dari proyeksi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp 224,53 triliun. 

Adapun postur penerimaan pajak pada 2021 ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. 

Alhasil, penurunan penerimaan PPh Badan mempengaruhi penerimaan PPh non-migas. Kemenkeu menargetkan tahun depan PPh non-migas sebesar Rp 638 triliun, turun tipis 0,08% dari outlook realisasi 2020 yang capai Rp 638,52 triliun.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, memang tahun depan PPh non-migas masih akan tertekan, terutama akibat PPh Pasal 25/29 Badan.

Dia bilang, outlook PPh Badan tahun 2021 merupakan refleksi kondisi kegiatan usaha tahun 2020. Menurut Yoga, di tahun ini banyak perusahaan yang mengalami penurunan penghasilan atau bahkan mengalami kerugian. Tak lain, ini diakibatkan dampak pandemi virus corona.

Oleh karena itu, Yoga menyampaikan PPh Pasal 29 bulan April 2021 mendatang juga kemungkinan akan mengalami penurunan dibandingkan realisasi di periode sama tahun ini. “Demikian juga PPh Pasal 25 yang basis penghitungannya adalah penghasilan kena pajak tahun 2020,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Senin (28/12).

Sebagai catatan, selain PPh Pasal 25/29 Badan dalam Perpres 113/2020 basis pajak karyawan yakni PPh Pasal 21 sebesar Rp 133,8 triliun, turun 0,58% year on year (yoy). 

Sementara itu, sisanya masih mencatatkan target pertumbuhan positif antara lain PPh Pasal 22 (3,8%), PPh Pasal 22 Impor (4,3%), PPh Pasal 23 (5,9%), PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (0,2%), PPh Pasal 26 (1,7%), dan PPh final (1,8%).

Sumber : KONTAN.CO.ID

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Kamis, 24 Desember 2020

PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN DAN CARA MENGHITUNGNYA

 Pajak Penghasilan atau yang biasa juga disebut dengan PPh 25 merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lain atas penghasilan yang didapat. Peraturan pajak penghasilan ini sesuai dengan peraturan Undang Undang nomor 7 tahun 1983. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan berturut-turut.


Perubahan yang terjadi mulai dari UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008. Sebelum memahami tentang pengertian Pajak Penghasilan dan Cara Menghitungnya, ada baiknya untuk mengetahui komponen-komponen pajak, seperti:

Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah:

– Subjek pajak pribadi. Merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

– Subjek pajak harta warisan belum dibagi. Merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tetapi menghasilkan pendapatan. Maka pendapatan tersebut dikenakan pajak penghasilan.

– Subjek pajak badan. Merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

5. Bentuk usaha tetap (BUT). Merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Bukan Subjek Pajak

Selain subjek pajak, ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. Mereka adalah yang tidak wajib membayarkan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan bukan subjek pajak adalah:

– Badan Perwakilan Negara Asing yang berada di Indonesia.

– Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

– Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.

– Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.


Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak bisa berasal dari mana saja. Bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak dikenakan sebanyak sekali dalam satu tahun. Terdapat beberapa kategori objek PPh, diantaranya adalah:

– Penggantian atau imbalan. Objek pajak ini berkaitan dengan pekerjaan atau upah yang diterima oleh pekerja. Termasuk juga di dalamnya adalh gaji, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan imbalan dalam bentuk lainnya. 

– Hadiah. Bisa berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan juga pendapatan yang diterima.

– Laba usaha. Laba yang didapat dari usaha. Perhitungan laba biasanya setelah satu periode penuh dalam akuntansi bisnis perusahaan.

– Keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Termasuk di dalamnya adalah keuntungan pengalihan harta pada perseroan, pemegang saham, keuntungan karena likuidasi, hibah, dan juga keuntungan atas pengalihan hak penambangan.

– Penerimaan kembali pembayaran pajak.

– Bunga.

– Deviden perusahaan.

– Royalti. 

– Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta.

– Penerimaan pembayaran berkala.

– Keuntungan karena pembebasan utang.

– Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

– Selisih lebih karena penilaian aktiva.

– Premi asuransi.

– Iuran dari suatu anggota perkumpulan yang anggotanya merupakan wajib pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

– Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak.

– Penghasilan dari usaha yang berbasis industri.

– Imbalan bunga.

– Surplus Bank Indonesia.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Ada beberapa jenis PPh di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki tarif yang berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah tarif dari PPh21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Tarif PPh 21

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif pajak PPh21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

Tarif PPh21 yang memiliki NPWP:

– 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun.

– 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun.

– 25% untuk penghasilan Rp 250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun.

– 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun.

– Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Tarif PPh21 yang tidak memiliki NPWP:

– Jumlah PPh21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

– Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

– Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Cara Menghitung PPh21

Bagi para wajib pajak yang baru saja memulai suatu usaha UKM, proses perhitungan pajak akan menjadi hal yang rumit. Untuk itu, beberapa tips ini bisa diikuti agar proses perhitungan pajak bisa dilakukan dengan cepat dan akurat:

– Hitung penghasilan bruto.

Di akhir periode akuntansi bisnis, pasti akan ada laporan keuangan yang menyatakan berapa besar penghasilan bisnis Anda. pada dasarnya, Anda akan membutuhkan semua catatan transaksi yang telah dilakukan dalam bisnis untuk bisa menyusun tahap ini.

– Hitung penghasilan netto.

Setelah memiliki penghasilan bruto, maka Anda bisa menghitung penghasilan bersih perusahaan Anda. tahap ini sama seperti tahap pembuatan laporan keuangan. Membuat laba rugi dan neraca keuangan untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode.

– Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Cara menghitung PKP adalah penghasilan bersih selama satu periode akuntansi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

– Hitung PPh yang harus dibayarkan.

Setelah mendapatkan nilai PKP, maka Anda hanya perlu mengalikan dengan tarif Pajak PPh dalam setahun.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Postingan Populer